Redaksi
NOIS.CO.ID -- - Pihak berwenang di Aceh mengumumkan bahwa pembayaran awal Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk tahun 2025 akan segera dilaksanakan.
Pejabat Pelaksana Tugas (PPT) Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir Syamaun mengharapkan bahwa penyelesaian pengalihan dana dari pemerintah pusat bisa diselesaikan paling lama di akhir bulan Mei.
"Target kami adalah pada minggu pertama atau paling lambat minggu kedua (di bulan Mei), proses transfer tahap pertama ini harus telah diselesaikan," jelas M Nasir.
M Nasir mengungkapkan kepercayaannya bahwa begitu dana Otsus tersedia, beragam proyek pengembangan yang sudah direncanakan dapat dijalankan tepat waktu seperti yang ditentukan.
Ucapan tersebut disampaikan ketika hadir dalam peresmian jasa digital Trans Koetaradja di Banda Aceh pada hari Minggu, tanggal 4 Mei 2025.
Menurut dia, pengiriman Dana harusnya telah terjadi di akhir bulan April yang lalu.
Akan tetapi, proses transfer terhambat akibat dibutuhkannya pembenahan serta verifikasi data yang berhubungan dengan pendistribusian Dana itu.
"Terjadi beberapa kendala dalam peningkatan kualitas data dan verifikasi anggaran Dana Otomotif Khusus. Hal ini menyebabkan proses transfer Dana Otsus menjadi tertunda," katanya.
Di sisi lain, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) sampai saat ini hanya mencapai kira-kira 14% dari total target yang ditetapkan yaitu 20,5%.
Kondisi ini mendapat perhatian dari khalayak umum, termasuk juga dari segmen masyarakat non-pemerintah.
Alfian dari MaTA, koordinator Transparency Society of Aceh (Masyarakat Transparansi Aceh atau MaTA), menyerukan agar pihak Pemerintahan Aceh segera mengakselerasikan implementasi APBA tahun 2025.
Menurutnya, keterlambatan dalam pencairan dana sangat memengaruhi kemajuan pembangunan serta kelambanan pertumbuhan ekonomi, ini terjadi secara khusus di skala kabupaten dan kota.
"Ketergantungan yang amat besar pada APBA menyebabkan pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten dan kota di Aceh tak searah dengan ekspektasi," tandas Alfian.
"Maka percepatan pelaksanaan Anggaran APBA sangatlah penting dan harus dihindari penyerahan respons yang berkelanjutan," katanya, Jumat (2/5/2025).
Alfian mengatakan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh harus memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang kemacetan APBA 2025, hal ini dapat memiliki dampak negatif pada laju pembangunan serta perekonomian.
“Rakyat Aceh saat ini belum mendapatkan kepastian dan informasi yang jelas atas realisasi anggaran 2025 yang saat ini mau masuk bulan Mei,” ujarnya.
Menurut dia, sampai tanggal 30 April 2025, pelaksanaan APBA baru sebatas membayar gaji saja.
Sementara itu, pembangunannya belum dimulai sama sekali.
"Implementasi APBA hingga April tahun ini hanya sebesar 14,9%, yaitu khusus untuk penggajian dan belum termasuk dalam sasaran yang ditargetkan sebanyak 20,5%," jelas Alfian. (*)
Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com .
Tidak ada komentar