Kemenperin Berikan Penjelasan Tentang Pemutusan Kerja 10 Ribu Karyawan Panasonic Holdings, Simak Selengkapnya!

NOIS.CO.ID -- , JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan komentar mengenai PHK terhadap ribuan pekerja oleh Panasonic Holdings.

Juru bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja itu tidak terjadi di Indonesia.

Dia mengungkapkan bahwa Indonesia masih menjadi salah satu pusat produksi yang vital bagi Panasonic di wilayah ASEAN.

"Pemutusan hubungan kerja yang dialami oleh Panasonic Holdings tidak mempengaruhi aktivitas Panasonic di Indonesia. Justru pabrikan kami di sini bertindak sebagai pusat eksportasi ke lebih dari 80 negara lainnya, menunjukkan betapa kompetitifnya sektor manufaktur elektronika dalam negeri," ungkapnya di Jakarta.

Dia menyatakan bahwa penggunaan sektor peralatan elektronika masih di bawah standar, dengan tingkat pemanfaatan hanya mencapai 50,64% pada kuartal pertama tahun 2025.

Sementara itu, sebelum terjadi pandemi Covid-19, tingkat utilitas di sektor tersebut mencapai 75,6 persen.

Hal tersebut menjadi peringatan bagi semua pemangku kepentingan di sektor industri serta karyawan untuk terus bersikap fleksibel dan melaksanakan perubahan demi tetap relevan dalam persaingan.

"Persaingan dalam industri elektronika secara global makin sengit. Hal ini menandakan bahwa transformasi teknologi, meningkatkan produktivitas, serta efisiensi operasional merupakan hal penting agar bisa bertahan," jelasnya.

Menurut Febri, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan utilisasi itu dengan cara melindungi pasar dalam negeri dari serbuan barang elektronik impor, sambil juga memelihara investasi di sektor elektronik dan mengundang investasi tambahan.

Selanjutnya, Febri menebalkan bahwa Indonesia memiliki kelebihan signifikan karena berstatus sebagai pasar dalam negeri yang solid, hal ini disebabkan oleh besarnya potensial yang masih bisa ditingkatkan.

Indonesia memiliki pasar dalam negeri yang termasuk besar di wilayah tersebut, dan pemerintah sepenuhnya mensupport peningkatan sektor industri dengan menerapkan Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN}," ungkapnya.

Menurutnya, Asia Tenggara, yang meliputi Indonesia, saat ini berperan sebagai penggerak primer untuk perkembangan ekonomi dunia. Karena itu, memelihara kestabilan sektor industri serta meningkatkan kemampuan bersaing merupakan fokus penting bagi pemerintahan.

Sebagai tindakan nyata, Kementerian Perindustrian terus berusaha untuk meningkatkan produktivitas sektor industri elektronik dengan mengimplementasikan beberapa skema. Ini mencakup memberikan insentif, menyelenggarakan pelatihan bagi pekerja industri, dan membangun ekosistem manufaktur yang didukung oleh teknologi canggih.

"Kami yakin bahwa dengan adanya kebijakan yang mendukung serta kerjasama erat antara pemangku kepentingan dalam industri dan pihak pemerintah, sektor elektronik di Indonesia bakal berkembang secara konsisten dan memberikan kontribusi besar bagi perekonomian negara," ungkap Febri. (Ant/jpnn)