Redaksi
NOIS.CO.ID -- , JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengulangi tekadnya dalam melindungi hak-hak orang biasa dengan mencabut hutang lama yang menyebabkan warga kesulitan akibat beban bunga tinggi.
Langkah tersebut, sesuai dengan Presiden Kelapan Republik Indonesia, dilakukan dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab sebagai bagian dari upaya mengontrol Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tertib.
"Masih belum termasuk berbagai persoalan dari beberapa dekade silam, hutang masyarakat biasa yang seharusnya telah dilunasi oleh perbankan tetap dipersoalkan hingga kini. Ribuan petani dan jutaan warga kurang mampu kami tak dapat mengakses pinjaman lagi. Mereka terpaksa meminjam dari loan shark atau fintech ilegal dengan tingkat suku bunga yang sangat tinggi setiap hari," ungkapnya saat berada di Kantor Presiden pada Hari Senin tanggal 5 Mei 2025.
Untuk merespons pertanyaan tersebut, Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah sudah menerapkan langkah-langkah penting untuk menghilangkan beban-beban tersebut dengan tetap mempertimbangkan kewaspadaan pada aspek manajemen keuangan negara.
Kita cabut saja. Kita lakukan apa yang perlu dilakukan meskipun ada beberapa risiko, namun dengan mengikuti rangkaian kontrol anggaran negara yang hati-hati.
Prabowo menyatakan bahwa mengontrol kekurangan dalam Anggaran masih jadi fokus terpentingnya dan akan memastikan bahwa kesenjangan ini tidak melebihi 2,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang ternyata lebih kaku dibanding aturan global.
"Awalnya, kami mengikuti aturan anggaran kami sendiri. Kami pastikan defisit kami berada pada 2,5% dari Produk Domestik Bruto (GDP). Tanpa adanya paksaan apa pun. Bahkan Uni Eropa baru-baru ini menetapkan batas defisit anggaran sebesar 3% bagi negara-negaranya melalui Perjanjian Maastricht di tahun '90-an," jelasnya.
Ia mengkritik beberapa negara Eropa seperti Jerman, Prancis, dan Italia karena gagal menaatati standar defisit sebesar 3%, sedangkan Indonesia malah lebih ketat dengan hasil yang ada di bawah ambang batas tersebut.
“Kami karena ingin menjadi nice boy , kami ikut Maastricht Treaty. Untuk kita, kita tidak akan punya defisit lebih dari 3%. Padahal, saudara-saudara, Jerman, Prancis, Italia, mereka sudah jauh di atas 3%. Mereka melanggar standar yang mereka lakukan sendiri. Indonesia masih menjaga di bawah 3%,” tuturnya.
Prabowo juga menegaskan bahwa manajemen ekonomi pemerintahannya bersifat hati-hati namun progresif, memungkinkan penghematan besar-besaran yang menjadi fondasi bagi pelaksanaan berbagai program strategis nasional.
“Pengendalian manajemen ekonomi kita cukup prudent, cukup hati-hati. Dalam kehati-hatian itu, salah satu juga yang bisa dan boleh, dan bangga kita lakukan: penghematan besar-besaran. Ini yang memungkinkan kita melaksanakan program strategis,” pungkas Prabowo.
Tidak ada komentar