Terbuka Soal Premanisme di Jawa Barat, Gubernur Dedi Mulyadi: Ini Penyebab Utamanya

NOIS.CO.ID -- - Masalah premanisme di Indonesia sepertinya tak pernah berakhir. Berbagai daerah di tanah air dikenal sebagai tempat berkumpulnya para preman, yang mengganggu ketenangan dan sering melakukan tindakan kriminal.

Tindakan-tindakan teritorial yang cenderung melawan hukum sering kali berupa perampokkan paksa. Pengenaan biaya tidak resmi pun kerap menjadi masalah, dengan sasaran utamanya mencakup penduduk lokal, para pedagang skala kecil, pengendara kendaraan pribadi serta kru dari bis wisata dan armada distribusi barang.

Beberapa wilayah ternoda oleh aktivitas premanisme antara lain Jakarta, tempat area seperti Tanjungsari telah dikenal luas selama bertahun-tahun akibat permasalahan ini. Di Medan, Sumatera Utara pun sama, kerap menjadi sorotan publik gara-gara kasus-kasus kekerasan dari oknum preman yang tampaknya tak dapat dihentikan otoritas lokal saat ini dipimpin oleh istri mertua Mantan Presiden Joko Widodo.

Wilayah-wilayah lain pun menghadapi masalah serupa. Di antaranya adalah Jawa Barat (Jabar) yang dikenal akan kasus-kasus suap di sektor-sektor pariwisata. Tidak hanya itu, para preman juga kerapkali melakukan pemerasan di area-area industri seperti Cikarang, Karawang, dan Bekasi. Semua ini tentu sudah tidak asing bagi banyak orang.

Perihal itu menjadi masalah yang menarik perhatian dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Seperti telah diinformasikan sebelumnya, Dedi Mulyadi berniat mengantarkan para preman yang menyusahkan tersebut ke barak tentara guna menjalani pelatihan dan bimbingan.

Dedi Mulyadi dengan terus terangan mengatakan bahwa penyebab utama dari munculnya premanisme biasanya adalah rasa malas untuk berusaha. Akibatnya menjadi pengangguran dan mencoba menunjukkan ketampanan diri sebagai seorang preman, khususnya jika sudah memiliki kelompok sendiri.

"Praktik premanisme ini terjadi juga disebabkan oleh pengangguran, dimana orang enggan bekerja namun tetap menginginkan memiliki uang. Hanya dengan berkumpul, duduk, minum dan bergaul bersama, lalu mereka pergi ke suatu tempat untuk mencari uang," jelas Dedi Mulyadi dalam unggahan videonya di Instagram pribadinya.

Dengan menggunakan metode pendidikan seperti di militer, Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa Pemprov Jawa Barat bertujuan untuk merehabilitasi nilai-nilai ketekunan dan meniadakan budaya perampokan. Lewat pemberian latihan serta tugas yang konkret, Dedi berkeinginan agar mantan anggota sindikat kekerasan dapat menjadi bagian dari penggerak pembangunan masyarakat, daripada justru merusaknya.

Menurut Dedi, langkah tersebut bukan hanya ditujukan untuk mengatasi perilaku premanismenya saja, melainkan juga memberikan kesempatan kepada mereka yang terlibat agar bisa beralih dan menjalani kehidupan yang lebih produktif.

Setelah menyelesaikan tahap pelatihan kedisiplinan, mereka akan terlibat dalam sejumlah besar proyek konstruksi lokal yang mencakup pembangunan jalanan, jembatan, sekolah, serta tempat tinggal bagi penduduk kurang mampu.

"Mereka akan berkontribusi dalam pengembangan-proyek yang saat ini dipimpin oleh Pemerintahan Provinsi Jabar: membangun jalan, mengatur sistem irigasi, mendirikan jembatan, merancang sekolah-sekolah baru, serta membantu menyediakan tempat tinggal bagi warga kurang mampu, dan masih ada banyak lagi proyek pembangunan," terang Gubernur Jawa Barat tersebut.