Tuntaskan Investigasi Ijazah Palsu Jokowi, Bareskrim Polri Panggil 26 Saksi

NOIS.CO.ID -- , JAKARTA - Bareskrim Polri sedang menginvestigasi laporan tentang adanya tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).

Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro dari Dirtipidum Bareskrim Polri menyampaikan bahwa laporan itu diserahkan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), yang dipimpin oleh Eggy Sudjana.

“Sebagaimana surat nomor Khusus/TPUA/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 perihal pengaduan adanya temuan publik (dan dari berbagai media sosial sebagai bentuk notoire feiten) cacat hukum ijazah S1 Jokowi oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dalam investigasi dari laporannya itu, kata dia lagi, Dittipidum sudah menginterogasi sebanyak 26 saksi. Di antaranya adalah empat individu yang menjadi pelapornya, tiga pegawai Universitas Gadjah Mada (UGM), delapan alumni Fakultas Kehutanan UGM, serta satu perwakilan dari Dinas Perpustakaan dan Arsip DI Yogyakarta.

Kemudian satu orang staf percetakan Perdana, 3 orang staf SMA Negeri 6 Surakarta, 4 orang Alumni SMA Negeri 6 Surakarta, satu orang Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen Pauddikdasmen) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Berikutnya adalah seorang perwakilan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) di Kementerian Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), 1 individu dari KPU nasional, serta 1 orang lainnya dari KPU DKI Jakarta.

Di samping pemeriksaan saksi, dalam tahap penyelidikan ini Dittipidum pun sudah mengecek berkas-berkas tertentu. Di antara yang diperiksa adalah beberapa dokumen berkaitan dengan masa-masa awal Jokowi mendaftar sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM hingga kelulusannya, mencakup total 34 halaman. Selanjutnya ada tiga paket dokumen berasal dari Fakultas Kehutanan UGM dan satu paket dokumen lainnya datang dari SMA Negeri 6 Surakarta.

"Uji laboratorium telah diterapkan mulai saat pengumpulan berkas sebagai calon mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM hingga kelulusan ujian skripsi, dibandingkan dengan dokumen milik teman seangkatan yang mendaftar di tahun 1980 dan berhasil lulus pada tahun 1985," jelas Brigjen Pol. Djuhandhani.

Pada tanggal 30 April 2025 sebelumnya, Jokowi pernah mengunjungi Polda Metro Jaya guna melapor tentang tuduhan terkait ijazah palsu yang ditujukan padanya.

"Ini sebenarnya adalah masalah yang tidak terlalu besar. Hanya tentang dugaan ijazah palsu. Akan tetapi, harus diselesaikan dalam ranah hukum supaya semuanya menjadi jelas dan transparan," ujarnya.

Langkah hukum ini diambil menyusul munculnya keinginan sejumlah pihak, salah satunya TPUA, yang meminta Jokowi memperlihatkan ijazah aslinya yang diterbitkan UGM. (antara/jpnn)