Redaksi
NOIS.CO.ID – Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan bahwa berbagai dinamika yang sempat terjadi selama operasional haji 1446 H/2025 M telah ditangani dengan baik melalui koordinasi bersama otoritas Arab Saudi. Hal itu disampaikan menyusul beredarnya nota diplomatik dari Duta Besar Arab Saudi di Jakarta yang memuat sejumlah catatan terkait penyelenggaraan haji.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief, menjelaskan bahwa nota diplomatik tersebut sejatinya merupakan komunikasi tertutup yang hanya ditujukan kepada Menteri Agama, Dirjen PHU, dan Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri. Nota bertanggal 16 Juni 2025 itu berisi lima isu utama yang muncul selama operasional, yang sebagian besar telah diselesaikan di lapangan.
"Surat tersebut berbicara tentang apa yang kita lakukan sejak dua sampai empat minggu lalu, yang tetap dimasukkan sebagai catatan untuk perbaikan oleh penyelenggara haji," ujar Hilman saat konferensi pers di Madinah, Jumat (20/6/2025).
Lima Isu Utama dalam Nota Diplomatik Yang Dipastikan sudah Beres adalah:
1. Ketidaksesuaian Data Jemaah
Catatan pertama berkaitan dengan ketidaksesuaian data antara manifest penerbangan, e-Hajj, dan Siskohat. Ditemukan perbedaan nama jemaah yang tercantum dalam dokumen dan yang sebenarnya terbang.
"Alhamdulillah bisa kita tangani pada awal Mei, di mana dalam satu pesawat ternyata ada beberapa jemaah yang berbeda syarikah," jelas Hilman.
Menurutnya, hal itu kerap terjadi karena kondisi dinamis di embarkasi, seperti jemaah batal berangkat karena sakit atau meninggal. Untuk mencegah kursi kosong, dilakukan penggantian dengan calon jemaah lain.
"Kami tentu tidak bisa juga membiarkan pesawat itu kosong karena ada orang yang sakit atau meninggal. Ketika teman-teman di lapangan masih memungkinkan untuk mengganti, maka mereka akan menggantikan dengan penumpang berikutnya," katanya.
Masalah ini diselesaikan dengan rekonsiliasi data harian yang dilakukan tim Misi Haji Indonesia bersama Kantor Urusan Haji, Kementerian Haji Arab Saudi, dan syarikat.
2. Pergerakan Jemaah dari Madinah ke Makkah
Masalah kedua muncul saat pergerakan jemaah dari Madinah ke Makkah, khususnya mereka yang berasal dari satu kloter tetapi terdaftar di syarikah berbeda. Hal ini membuat mereka sementara tertahan sebelum diberangkatkan.
"Ini yang dimaksud dalam surat tersebut sebagai memberangkatkan tidak sesuai dengan prosedur," kata Hilman.
Namun, ia memastikan, semuanya telah dikomunikasikan dengan Kemenhaj dan syarikah terkait.
"Tidak mungkin kita membawa orang dari Madinah ke Makkah tanpa ada kesepakatan dari lembaga terkait," tegasnya.
Penempatan Jemaah di Hotel Makkah
Poin ketiga terkait penempatan jemaah di hotel. Secara umum, jemaah ditempatkan sesuai syarikat, tetapi ada beberapa kasus di mana jemaah pindah hotel agar bisa bergabung dengan pasangan atau kloternya.
"Ini yang disebut sebagai penempatan yang tidak sesuai. Tapi kami sampaikan dan itu menjadi bahan diskusi kami setiap hari dengan Kementerian Haji dan Syarikah," jelas Hilman.
"Pemindahan hotel untuk penggabungan jemaah, terutama yang memiliki ikatan keluarga, juga diizinkan," tambahnya.
4. Kesehatan Jemaah Lansia dan Risiko
Pemerintah Saudi menyoroti tingginya jumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi yang berangkat dari Indonesia. Kemenhaj berharap proses seleksi jemaah di masa depan bisa lebih ketat.
" Ini juga menjadi catatan bagi mitra kita di KBIHU dan para pembimbing untuk jangan terlalu memaksakan ibadah sunah terlalu banyak kepada jemaah dengan kondisi khusus," kata Hilman.
Dia juga mengingatkan keluarga jemaah agar tidak memaksakan anggota keluarga dengan penyakit berat untuk tetap berangkat haji.
5. Penyembelihan Dam (Hadyu)
Isu kelima adalah soal penyembelihan hewan kurban bagi jemaah haji Tamattu’. Pemerintah Arab Saudi mewajibkan penggunaan platform resmi Adahi, sementara banyak jemaah Indonesia terlanjur membeli kambing dari pasar, mukimin, atau RPH lokal.
"Kami sudah menyampaikan kebijakan kita kepada Kerajaan, bahwa sebagian jemaah Indonesia masih ada yang menyembelih di Tanah Air melalui Baznas," ungkap Hilman.
"Catatan pentingnya, ke depan masalah hadyu itu sudah harus menjadi bagian dari kebijakan pembiayaan," tegasnya.
Koordinasi Terus Ditingkatkan
Hilman menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi yang telah bekerja sama dalam menyelesaikan semua dinamika haji tahun ini.
"Kami ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi, khususnya Kementerian Haji dan Umrah yang bahu-membahu bersama kami, misi Haji Indonesia, untuk menyelesaikan berbagai masalah yang muncul di lapangan," katanya.
Ia berharap ke depan, semua catatan tersebut menjadi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas layanan haji Indonesia.
"Tugas dan fungsi kita sebagai penyelenggara haji adalah menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di lapangan. Alhamdulillah semua bisa teratasi, termasuk pada saat puncak haji," pungkasnya.
Tidak ada komentar