Redaksi
Penulis adalah Ketua Dewan Penasehat DPD HKTI Provinsi Jawa Barat.
Judul artikel Bersama Perum Bulog Memajukan Negeri bisa dikatakan sebagai pendekatan provokatif dan tegas. Terdapat berbagai makna tersembunyi di balik judul tersebut. Saat ini, Perum Bulog bertindak sebagai pengelola sumber daya pangan yang menjalankan misi sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Tahun 2021 tentang Penugasan kepada Pemerintah.
Sebagai operator, Perum Bulog harus gesit dan "motekar" (lihai serta bijak) dalam melaksanakan kebijakan, program, dan aktivitas yang diberikan oleh Pemerintah atau pihak-pihak lainnya.
Sebagai pengelola bahan pangan, Perum Bulog tentu saja tak bisa beroperasi seorang diri. Sudut pandang lama dengan slogan "dari Bulog, oleh Bulog, dan untuk Bulog" sudah harus ditinggalkan. Pengelola pangan perlu membina kerjasama yang kuat, entah itu dalam bentuk kolaborasi kualitatif, kuantitatif, maupun integratif. Kerjasama menjadi elemen penting bagi peningkatan performa Perum Bulog menuju tahap yang lebih optimal.
Pengangkatan Bung Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog untuk mengambil alih posisi dari Wahyu Suparyono diharapkan akan memberikan semburat baru pada jalannya serta pertumbuhan Perum Bulog mendatang. Berbagai kalangan tengah memperhatikan bagaimana kinerja Perum Bulog bisa menyatu antara fungsi bisnis dengan peran lainnya. social responsibility "nya.
Ini sangatlah krusial untuk dianalisis secara mendalam, lantaran gambaran saat ini dari Perum Bulog mencatat bahwa mereka lebih menekankan pada fungsi sosial dibandingkan fungsinya yang berbisnis. Meski demikian, sebagai BUMN atau badan usaha milik negara juga harus dapat menyumbangkan laba maksimal kepada negara. Asumsinya keliru apabila Perum Bulog gagal menjadi pemain utama di bidang perdagangan bahan pangan.
Bisa jadi, besarnya tuntutan tugas-tugas sosial, yang kadang terlihat seperti bersifat politik bagi Perum Bulog, menyebabkan keluarga besar Perum Bulog merasakan tantangan dalam pengelolaan waktunya untuk membentuk perannya di bidang bisnis. Misalnya, tugas untuk melaksanakan dan mendistribusikan program bantuan berupa beras sebanyak 10 kilogram setiap bulan ke lebih dari 22 juta kepala keluarga penerima manfaat beberapa saat yang lalu.
Pelaksanaannya ternyata tak semudah yang diduga. Salah satunya adalah kesulitan dalam penyediaan beras yang memadai, karena adanya krisis padi skala nasional. Di samping itu, Perum Bulog juga ditunjuk untuk melakukan importasi beras. Pada kondisi terkini, proses membawa beras dari negara lain menjadi jauh lebih rumit daripada periode sebelumnya.
Oleh karena itu, Perum Bulog harus benar-benar serius dalam mengeksekusi tugas yang telah diserahkan. Ini berarti bahwa proses impor yang dilakukan tidak boleh mengalamai "demurrage" apabila Perum Bulog dapat memelihara amanah tersebut secara ikhlas dan profesional. Tetapi bila hanya semena-mena tanpa bertanggung jawab penuh, bisa saja muncul masalah yang tak diharapkan.
Kepala Utama Perum Bulog yang terbaru
Direktur Utama Perum Bulog yang baru, Bung Novi merupakan anggota "generasi anyar" untuk Keluarga Besar Perum Bulog serta masyarakat perdagangan di negara kita. Ia dikenal sebagai perwira aktif dengan pangkat Mayor Jenderal.
Dia adalah anggota baru di antaran Perum Bulog. Bermodalkan pengalaman dari dinas militer aktif, kami yakin bahwa keyakinan, harga diri, serta kewajiban yang dipercayakan padanya akan bisa ditangani dengan baik.
Ini berarti bahwa selain meneruskan prestasi luar biasa yang dicapai oleh Direktur Utama Perum Bulog sebelumnya, ada banyak pihak yang mengingatkan agar Direktur Utama Perum Bulog yang baru juga bisa menciptakan terobosan cerdas serta bermutu guna memimpin Perum Bulog supaya lebih profesional dan kuat lagi.
Kekuatan Perum Bulog, apakah itu melaksanakan tanggung jawab sosial atau berperan dalam bidang usaha, diharapkan bisa ditunjukkan ke publik yang menginginkan lihat Perum Bulog menampilkan dirinya secara berbeda. Bung Novi mempunyai kemampuan dan keahlian untuk merespons serta membuktikannya. Perum Bulog pada era sekarang dan mendatang, wajib “menjadi unik” dibanding periode lampau.
Sejarah mencatat bahwa BULOG didirikan pertama kalinya melalui Keputusan Presidium Kabinet No. 114/U/KEP/5/1967 pada 10 Mei 1967 sebagai Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND) bernama BULOG. Tujuan utamanya adalah memastikan ketersediaan bahan makanan serta menjaga stabilitas harga guna mendukung keberadaan Pemerintahan Orde Baru.
Bulog muncul pada masa Orde Baru, sementara Perum Bulog hadir saat periode Reformasi. Dari awal berdirinya, Bulog telah menempatkan dirinya sebagai "teman setia" bagi para petani. Oleh karena itu, akan sangat merugikan apabila ada pejabat dari Perum Bulog, entah di tingkat pusat maupun daerah, secara tulus membenci petani.
Harapan untuk Bulog
Sebagai badan milik negara, Perum Bulog harus dapat memposisikan diri menjadi pemain utama dalam industri yang dipercayakan kepadanya. Sudah waktunya Perum Bulog tidak lagi diasumsikan sebagai entitas pendukung tetapi sebagai lembaga yang diakui dan ditonjolkan. Oleh karena itu, penting bagi Perum Bulog untuk berinovasi serta mengembangkan ide-ide segar guna meningkatkan posisi mereka di ranah bisnis tempat mereka aktif.
Bangsa ini sangat mendambakan Perum Bulog dapat hadir dan tampil sebagai Raksasa Bisnis Pangan yang mendunia. Bangsa ini pasti akan kecewa berat, jika Perum Bulog cuma menjadi jago kandang, sambil berbisnis mengandalkan fasilitas.
Dengan kekuatan dan kelebihannya selaku BUMN, bangsa ini berharap agar Perum Bulog mampu membaca isyarat perkembangan bisnis pangan yang bakal tumbuh dan berkembang ke depannya.
Bersama Perum Bulog Membangun Bangsa, memang bukan hanya sebuah jargon. Bukan juga sebuah "bahasa politik". Bangsa ini butuh adanya operator pangan yang benar-benar perkasa dan keberadaannya sangat mumpuni.
Kita ingin Dirut Perum Bulog yang baru, dapat meneruskan sekaligus memulai kebijakan pangan yang berkualitas dan berpihak kepada peningkatan kesejahteraan petaninya. Selamat bergerak Bung Novi cs.***
Disclaimer: Kolom adalah komitmen Pikiran Rakyat memuat opini atas berbagai hal. Tulisan ini bukan produk jurnalistik, melainkan opini pribadi penulis.
Tidak ada komentar