Redaksi
NOIS.CO.ID – Jelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menyampaikan imbauan penting agar proses demokrasi internal tidak terkontaminasi politik transaksional dan tidak terburu-buru menetapkan dukungan.
Menurutnya, meski Ketua Umum Bahlil Lahadalia telah membuka ruang sosialisasi bagi para bakal calon, keputusan akhir calon ketua tetap berada di tangan pusat.“Prinsipnya, siapa pun figur yang mencalonkan diri harus mampu mengembalikan kejayaan partai. Sulsel harus kembali nomor satu,” tegas Nurdin di Makassar, Sabtu (21/6/2025).
Nurdin menegaskan bahwa Musda harus menjadi contoh demokrasi sehat di internal Golkar dengan persaingan yang fair dan tanpa gesekan berkepanjangan. Ia juga mendesak agar DPD II tidak cepat-cepat memberikan dukungan sebelum struktur kepanitiaan resmi terbentuk.“Panitia Musda belum terbentuk, jadi jangan terburu-buru mengambil sikap. Dalami dulu semua calon, dan tunggu panitia resmi terbentuk,” tambahnya.
Pada kesempatan sama, ia menegaskan penolakannya terhadap praktik politik uang.“Saya mengimbau semua calon untuk tidak transaksional. Demokrasi kita harus bermoral,” kata Nurdin.
Sehari sebelumnya, dalam acara silaturahmi DPD I–II Golkar di Hotel Gammara, Nurdin menegaskan empat poin utama: soliditas kader, anti-transaksional, menghormati etika organisasi, dan saling mendukung.“Sangat tidak etis jika sudah ada surat dukungan ke calon tertentu. Ini adalah momen untuk menjaga persatuan dan mempersiapkan pemimpin pemersatu,” ujarnya.
Acara ini juga menandai suasana hangat antara Nurdin dengan Ketua DPD I Golkar, Taufan Pawe, serta tokoh senior lain seperti Ilham Arief Sirajuddin (IAS), memunculkan sinyal kebersamaan menjelang Musda.
Nurdin kembali menegaskan bahwa langkah terbaik saat ini adalah menunggu pembentukan panitia Musda oleh DPD I. Dengan struktur yang jelas, proses penjaringan calon, pemaparan visi, dan pemilihan akan berjalan sesuai kaidah organisasi.(*)
Tidak ada komentar