Redaksi
JAKARTA, NOIS.CO.ID- Wacana pemberangkatan jemaah haji Indonesia melalui jalur laut yang muncul ke publik dalam seminggu terakhir ternyata belum pernah dibahas secara serius oleh pemerintah.
Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar mengatakan, ide tersebut belum masuk dalam agenda resmi pemerintah dan masih sebatas pembicaraan informal.
"Kita belum pernah memikirkan itu, haji via laut. Orang swasta yang suka membicarakan hal itu, dan di Malaysia juga sudah dibicarakan," kata Nasaruddin, di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (10/7/2025) malam.
Dia mengatakan, sejumlah perusahaan swasta memang pernah menawarkan skema pemberangkatan haji melalui laut.
Namun, kata Nasaruddin, tidak ada satu pun yang memiliki kapal sendiri.
Beberapa dari mereka bahkan hanya bekerja sama dengan pihak luar.
"Banyak perusahaan yang pernah datang ke kantor, yang mempresentasikan, tapi mereka juga tidak memiliki kapal. Jadi, kapalnya belum dimiliki. Hanya mungkin dia bekerja sama dengan pihak luar. Jadi itu juga mahal," kata Nasaruddin.
Untuk diketahui, wacana haji via laut ini pertama kali disinggung Nasaruddin dalam acara peluncuran laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2024/2025 di Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Saat itu, Nasaruddin menyatakan bahwa jalur laut dapat menjadi alternatif moda ibadah umrah dan haji, jika didukung oleh infrastruktur dan kesepakatan dengan Arab Saudi.
"Jika memang persyaratannya terpenuhi, peluangnya sudah dibangun sekarang. Itu terbuka," katanya.
Nasaruddin menambahkan, penggunaan jalur laut memungkinkan jemaah dari negara-negara Asia mengakses pelabuhan di Jeddah tanpa sepenuhnya bergantung pada penerbangan.
Meskipun demikian, imam besar Masjid Istiqlal mengakui bahwa waktu tempuh dan biaya menjadi tantangan utama dalam pelaksanaannya.
"Saya kira kita belum ada agenda untuk menggunakan haji via laut. Karena perhitungan waktu dan perhitungan biaya," katanya.
Nasaruddin juga menceritakan bahwa Indonesia pernah memiliki pengalaman mengirimkan jemaah melalui laut menggunakan Kapal Gunung Jati di masa lalu.
Namun, lamanya waktu tempuhnya mencapai tiga hingga empat bulan.
Selain itu, Nasaruddin juga mengungkap adanya jemaah umrah dari Indonesia yang pernah berangkat menggunakan kapal laut.
Namun, jemaah terlebih dahulu terbang ke luar negeri, bukan langsung dari Indonesia.
"Contohnya terlebih dahulu terbang ke mana, ya dekat-dekat sana baru naik kapal. Itu saya lihat ada dalam umrah. Ada satu dua jemaah Indonesia, tapi biayanya saya tidak tahu," katanya.
BP Haji menolak, DPR mengingatkan risiko
Berbeda dengan Menag yang membuka peluang, Badan Pengelola Haji (BP Haji) secara tegas menolak wacana penggunaan kapal laut sebagai moda transportasi ibadah haji.
"Benar, BP Haji tidak setuju keberangkatan haji menggunakan kapal laut," kata Tenaga Ahli BP Haji Ichsan Marsha, di Padang, Sumatera Barat, Sabtu (12/7/2025).
Menurut Ichsan, penggunaan kapal laut akan memperpanjang waktu perjalanan dan berpotensi menambah masa tinggal jemaah di Arab Saudi.
Ini bertentangan dengan misi BP Haji yang sedang berupaya memangkas masa tinggal jemaah dari 40 hari menjadi 30 hari.
"Artinya, usulan menggunakan kapal laut ini akan menggeser keinginan kita sejak awal, seperti upaya menekan biaya haji dan mengurangi masa tinggal di Tanah Suci," kata Ichsan.
Selain itu, dia menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar biaya perjalanan ibadah haji ditekan sekecil mungkin.
Jika moda transportasi laut justru meningkatkan biaya, maka usulan ini tidak relevan.
Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menilai, wacana tersebut berisiko besar terhadap keselamatan dan kesehatan jemaah, terutama kelompok lansia.
"Sekarang dengan terbang 9 jam saja, banyak orang tua yang meninggal di jalan. Jika menggunakan laut seminggu, terus lelah di sana, bagaimana?" ujar Cucun, di Jakarta, Minggu (13/7/2025).
Cucun mengingatkan bahwa dalam menetapkan kebijakan haji, pemerintah tidak boleh hanya mempertimbangkan sisi ekonomis semata, tetapi juga harus memprioritaskan kemaslahatan dan keselamatan jemaah.
"Ini orang ingin berhaji. Kita harus melihat kemudaratan itu. Kami memiliki prinsip bahwa menolak kemudaratan harus didahulukan daripada kita mencari kemaslahatan. Kemudaratan lebih besar, jadi kita tinggalkan," kata seorang politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu.
Perlu penilaian menyeluruh
Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj menegaskan bahwa wacana pemberangkatan jemaah haji melalui laut sebaiknya dikaji secara menyeluruh dari berbagai aspek, tidak hanya dari segi biaya dan waktu.
"Pasti wacana ini harus dikaji dari berbagai aspek. Tidak hanya dari satu sisi, misalnya dari segi waktu tempuh, lalu bagaimana dengan biayanya," kata Mustolih saat dihubungi NOIS.CO.ID, Sabtu (12/7/2025).
Ia menekankan, aspek teknis seperti teknis keberangkatan, pemulangan, serta kuota petugas haji juga perlu dipertimbangkan secara matang.
"Saya kira akan banyak sekali aspek-aspek yang dibutuhkan, diperlukan di situ," katanya.
Namun, Mustolih melihat bahwa pernyataan Menteri Agama bisa dipahami sebagai bagian dari upaya mencari inovasi dalam penyelenggaraan haji.
"Saya melihatnya sebagai bagian dari upaya Menteri Agama untuk mencari jalur-jalur, metode-metode bagaimana penyelenggaraan ibadah haji menjadi lebih aman, nyaman, dan efisien," tambahnya.
Tidak ada komentar