Wajo Kembali Raih WTP ke-11, Bupati Andi Rosman Sampaikan Pertanggungjawaban APBD 2025 di DPRD

NOIS.CO.ID, WAJO – Pemerintah Kabupaten Wajo kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut disampaikan Bupati Wajo, Andi Rosman saat menghadiri Rapat Paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 di ruang rapat paripurna DPRD Wajo, Kamis (25/6/2026).

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Wajo, Firmansyah Perkesi, didampingi unsur pimpinan dan anggota DPRD Wajo. Turut hadir jajaran Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Andi Rosman menyampaikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2025 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-11 secara berturut-turut yang diraih Pemerintah Kabupaten Wajo sejak tahun 2015.

"Alhamdulillah, Kabupaten Wajo kembali memperoleh opini WTP dari BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2025," ujar Andi Rosman.

Bupati menjelaskan, berdasarkan laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025, pendapatan daerah Kabupaten Wajo mencapai Rp1,62 triliun atau 103,08 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1,57 triliun.

Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp256 miliar atau 106,98 persen dari target Rp239 miliar. Adapun pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi mencapai Rp1,36 triliun atau 102,37 persen dari target Rp1,33 triliun.

Pada sisi belanja, Pemerintah Kabupaten Wajo merealisasikan belanja dan transfer sebesar Rp1,53 triliun atau 93,69 persen dari total anggaran Rp1,64 triliun.

Realisasi tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp1,04 triliun, belanja modal Rp295,9 miliar, serta belanja transfer sebesar Rp197,4 miliar.

Dengan capaian tersebut, APBD Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2025 mencatat surplus sebesar Rp85,09 miliar. Selain itu, penerimaan pembiayaan daerah terealisasi Rp66,94 miliar atau 99,94 persen dari target yang telah ditetapkan.

Bupati juga menyampaikan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp152,04 miliar.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah tetap berjalan dalam kondisi yang sehat dan terkendali.

"Penggunaan anggaran ke depan harus semakin terarah, efisien, dan efektif untuk mendukung program pembangunan yang menjadi prioritas daerah," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Andi Rosman juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Wajo atas kerja sama serta sinergi yang telah terbangun dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Bupati Wajo kemudian menyerahkan secara resmi dokumen Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 kepada Ketua DPRD Wajo untuk selanjutnya dilakukan pembahasan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Ketua DPRD Wajo Firmansyah Perkesi menegaskan bahwa pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan keuangan daerah.

Menurutnya, proses tersebut menjadi bentuk pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus komitmen bersama dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

"Hal ini sebagai bentuk pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus komitmen bersama dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah," ujar Firmansyah.

Ia menambahkan, DPRD Wajo akan menjalankan fungsi pembahasan dan pengawasan secara objektif agar pengelolaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

"DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan dan pembahasan secara objektif guna memastikan anggaran berfungsi dan punya manfaat bagi masyarakat Kabupaten Wajo," tandasnya.(Adv)