Redaksi
NOIS.CO.ID -- , Jakarta - Kabinet Merah Putih menyelenggarakan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada hari Senin, 5 Mei 2025. Selama pertemuan itu, Presiden melakukan hal berikut: Prabowo Subianto menyampaikan berbagai pesan politik kepada kabinetnya. Penjelasan dari pemimpin negara tersebut pun ditayangkan untuk umum.
Prabowo mengupas berbagai masalah politik di forum tersebut. Orang yang pernah menjadi Menteri Pertahanan itu beberapa kali merujuk pada nama mantan presiden. Joko Widodo , ketika berpidato di depan Kabinet Merah Putih. Salah satu poinnya adalah tentang gelarnya sebagai presiden boneka yang dikuasai oleh Jokowi.
Menteri Prabowo beserta dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, anak laki-laki Jokowi, turut serta dalam pertemuan itu. Sedangkan sidang kabinet mendapatkan tambahan kehadiran dari Hasan Basri, mantan kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan yang sempat mengundurkan diri sebelumnya.
Ketemu dalam Sidang Kabinet Paripurna kemarin di akhir hari. Sekitar jam 4 sore, Prabowo masuk ke dalam ruangan untuk menghadiri pertemuan itu. Di bawah ini adalah beberapa kutipan dari presiden Prabowo terkait Jokowi selama ia memimpin rapat tersebut:
Prabowo Tidak Setuju Dikatakan sebagai Presiden Puppynya: Seperti Ada Orang yang Bilang Pak Jokowi Setiap Malam Menelepon Saya
Prabowo tak setuju dengan tuduhan bahwa dirinya dikendalikan oleh mantan Presiden Joko Widodo. Ia enggan dipandang sebagai presiden yang hanya main-main. "Bagaimana bisa mereka menyebut saya sebagai presiden boneka? Mereka mengatakan kalau Pak Jokowi sering meneleponku setiap malam untuk mengontrol keputusanku. Itu semua tidak tepat," ujarnya saat berada di RuangSidang Kabinet Paripurna, Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025.
Prabowo menyatakan bahwa dirinya kerap melakukan komunikasi via telepon dengan Jokowi. Akan tetapi, pembicaraan tersebut hanyalah sekadar berkonsultasi tentang urusan pemerintah saja. "Ya, saya konsultasi. Ini adalah tindakan seorang pemimpin yang arif. Berkonsultasilah. Meminta nasihat dan saran. Dia telah memerintah selama 10 tahun," ungkapnya.
Persoalan tentang adanya matahari kembar dalam pemerintahan bangsa ini menjadi sorotan usai sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih mengunjungi rumah Presiden Jokowi yang berada diSolo. Kunjungan tersebut terjadi selama Prabowo sedang melakukan perjalanan kenegara-negara Asia Tenggara Barat untuk urusan diplomatik.
Prabowo Mengapresiasi Jokowi Tentang Isu Inflasi Dalam Rapat Kabinet: Bukan Sebab Adanya Mas Gibran
Prabowo juga memuji Jokowi dalam sidang kabinet kemarin. Prabowo memuji upaya mantan atasannya itu dalam menjaga inflasi selama menjadi presiden. Mantan Menteri Pertahanan ini merasa pujian itu perlu disampaikan kepada seluruh anggota kabinet Merah Putih.
Pujian itu, kata Prabowo, bukan dilakukan karena ada putra sulung Jokowi sekaligus Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang juga mengikuti rapat itu. "Bukan karena ada mas Gibran. Ini adalah hasil dari kepemimpinan dan manajemen Jokowi," kata dia di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 5 Mei 2025.
Kepala Negara mengatakan, Jokowi memiliki manajemen baik dalam mengelola inflasi. Menurut Prabowo, manajemen itu didapat dari pengalamannya ketika menjadi wali kota Solo. "Mungkin pengalaman beliau sebagai wali kota mengerti cara menjaga inflasi. Ini tidak diajarkan di Harvard," kata dia.
Prabowo Heran Ijazah Jokowi Dipersoalkan
Prabowo juga menyentuh masalah ijazah palsu yang dialami oleh mantan Presiden Jokowi. Ketua Negara merasa bingung kenapa ijazah Jokowi diperdebatkan. Ia bahkan cemas bahwa ijazahnya sendiri bisa menjadi sorotan di kemudian hari.
"Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya, iya kan?," kata dia di ruang Sidang Kabinet Paripurna, Jakarta Pusat, Senin, 5 Mei 2025.
Isu mengenai keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo masih terus bergulir. Teranyar, Ketua Umum Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP), Maret Samuel Suekan, melaporkan Roy Suryo dan beberapa pihak lainnya ke Polres Metro Bekasi Kota pada Senin, 5 Mei 2025. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana ujaran kebencian dan penyebaran informasi palsu terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Tidak ada komentar