Redaksi
NOIS.CO.ID -- , Jakarta - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Berbagai kali merilis kebijakan yang menarik perhatian publik. Beberapa dari keputusan tersebut oleh sang mantan Bupati Purwakarta telah memicu beragam respon di kalangan masyarakat, mulai dari dukungan hingga kritikan keras.
Kebijakan serta tindakan yang dilakukan oleh Dedi sering kali dinilai provokatif. Bahkan, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud pernah menggambarkan Dedi sebagai seorang gubernur ekstrim saat berpartisipasi dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 29 April 2025.
Beberapa aturan dari Dedi Mulyadi yang menjadi perhatian masyarakat termasuk persyaratan vasektomi untuk mendapatkan bantuan sosial, pelarangan upacara wisuda bagi murid-murid mulai dari taman kanak-kanan sampai sekolah menengah atas, serta larangan study tour hingga mengirimkan seorang anak bandel ke asrama militer.
Berikut rangkaian beberapa ide dan keputusan kontroversial milik Dedi Mulyadi yang disimpulkan oleh Tempo :
1. Sterilisasi Pria Sebagai Ketentuan Bantuan Sosial
Satu keputusan terbaru dari Dedi Mulyadi yang menimbulkan perdebatan adalah tentangนโย internasional vasektomi Atau program kontrasepsi laki-laki disyaratkan sebagai kriteria bagi masyarakat kurang mampu dalam mendapatkan bantuan sosial di daerahnya. Dia juga menyarankan bahwa mereka yang bersedia melakukan vasektomi akan diberi insentif sebesar Rp 500 ribu.
Dedi menyebutkan bahwa dirinya kerap diminta bantuan oleh orang lain dalam menangani biaya persalinan yang bisa mencapai hingga Rp 25 juta. Dia menjelaskan, “Biaya melahirkan memang tidak main-main, biasanya antara Rp 25 juta atau paling sedikit sekitar Rp 15 juta karena umumnya operasi Caesar dan ini adalah kasus anak keempat atau kelima.” Keterangan tersebut disampaikannya setelah menghadiri rapat koordinasi di Ruangan Edelweis pada Lantai 5 gedung Balai Kota Depok, pada hari Selasa tanggal 29 April 2025.
Menurutnya, dalam hal kewajiban, setelah seseorang menikah, mereka harus mengambil tanggung jawab penuh terkait kehamilan, kelahiran, serta pendidikan anak-anaknya. "Jadi jika ada individu yang belum mampu menyediakan biaya untuk proses tersebut—kehamilan, melahirkan, atau bahkan mendidik anak—they sebaiknya berpikir ulang tentang memiliki anak," ungkapnya.
Oleh karena itu, supaya kelahiran terkontrol dan tingkat kemiskinan menurun, ia berpendapat bahwa vasektomi harus menjadi persyaratan bagi mereka yang mendapatkan bantuan sosial. "Sebab sekarang orang yang memiliki lebih dari satu anak kebanyakan termasuk dalam kategori kurang mampu," katanya.
2. Mengirimkan Anak ke Penampungan Militer
Program pengembangan karakter berbasis militer yang dirancang oleh Dedi Mulyadi untuk murid-murid dengan masalah dimulai pada hari Kamis, tanggal 1 Mei 2025. Kabupaten Purwakarta serta Kota Bandung dipilih sebagai lokasi awal implementasi dari program pelatihan karakter setengah militer ini yang mencakup partisipasi TNI dan Polri.
Setidaknya 69 siswa telah diantar ke asrama militer. Menurut Dedi Mulyadi, kriteria para anak yang terlibat dalam program pendidikan setengah militer ini bermula sejak tingkat Sekolah Menengah Pertama.
Spesifiknya, anak-anak yang ditempatkan di barak adalah mereka yang tingkah lakunya cenderung menuju perbuatan kriminal dan whose parents sudah merasa tidak mampu lagi dalam mendidik.
Dedi mengumumkan bahwa ia telah mengantarkan surat edaran kepada semua sekolah di Jawa Barat terkait implementasi pendidikan bertema militer. "Surat edaran tersebut dikirim dua hari yang lalu dan dialamatkan langsung ke berbagai sekolahan," jelasnya usai menjadi inspektur dalam upacara Hardiknas tingkat provinsi Jawa Barat di Lapangan Kujang Rindam III/Siliwangi, Bandung, Jumat, 2 Mei 2025.
3. Pembentukan Satgas Antipremanisme
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan bahwa mereka berencana membentuk satuan tugas khusus melawan premanisme guna menangani beberapa masalah organisasi masyarakat yang mencemaskan dan bahkan sampai menggunakan ancaman. Banyak kejadian di mana kelompok-kelompok tersebut menyamar sebagai anggota ormas lalu mendekati sejumlah perusahaan besar dengan cara memeras dana dengan alasan sumbangan lebaran.
"Saya menjelaskan kepada anggota DPRD bahwa tadi pagi saya telah menelepon Kapolda dan Pangdam. Besok, kita mungkin akan merilis surat keputusan," ujar Dedi seperti dilansir dari YouTube DPRD Jawa Barat, Jumat, 21 Maret 2025.
Satuan Tugas Anti-premanisme direncanakan akan didirikan sampai di tingkat kelurahan, dilengkapi dengan peralatan transportasi yang cukup. Tujuannya adalah membuat Jawa Barat tanpa adanya praktik premanisme dalam jangka waktu setahun.
Dedi menyatakan keprihatinanannya atas berbagai insiden pengancaman yang dialami oleh beberapa organisasi kemasyarakatan terhadap sebagian besar perusahaan mendekati hari raya Idul Fitri. "Ketidaknyamanan melanda lantaran banyak pihak yang menamakan diri mereka sebagai ormas atau Lembaga Swadaya Masyarakat dan telah dengan jelas melakukan ancaman," ungkapnya.
4. Tidak Diperbolehkan Mengikuti Upacara Kelulusan dari TK Hingga SMA
Gubernur Jawa Barat telah menghentikan semua upacara kelulusan untuk tingkat taman kanak-kanak sampai SMA serta kegiatan perpisahan yang dilakukan di luar lingkungan sekolah. Alasannya adalah bahwa dia merasa acara-acara seperti itu kurang sesuai dengan tujuan utama dari sistem pendidikan dan juga dapat memberi beban tambahan pada biaya bagi para orangtua murid.
Dedi menyampaikan bahwa ia tak berniat merubah pendiriannya. "Tentang hal ini, untuk TK, SD, SMP, dan SMA dinyatakan tidak memerlukan upacara wisuda; itu saja. Untuk pindah tingkat pun sama, hanya berlanjut ke kelas yang lebih tinggi. Dan seterusnya sampai mencapai status lulus," ungkapnya saat berada di Bandung pada hari Senin, tanggal 28 April 2025.
Dia menjelaskan bahwa, untuk mereka yang kurang beruntung, dana untuk acara kelulusan akan jauh lebih berguna apabila dialokasikan untuk tujuan lain. Dodi juga mencatat bahwa dengan mempertimbangkan kondisi finansial terbatas mereka, alangkah lebih baik merayakannya dalam kesederhanaan. Dia melanjutkan bahwa banyak orangtua siswa mendukung keputusan pihak kampus tentang pembatalan perayaan wisuda bagi para pelajar tersebut.
5. Larangan Study Tour
Dedi Mulyadi menerbitkan kebijakan pelarangan study tour Untuk para siswa SMA/SMK karena ingin mengelakkan biaya besar serta mengurangi risiko kecelakaan saat perjalanan belajar itu. Hal ini memberikan dampak kepada industri wisata pendidikan dan juga UMKM yang sangat dipengaruhi oleh periode kunjungan studi wisata.
Menurut Dedi, sekolah yang menyelenggarakan kunjungan belajar keluar provinsi dipandang melanggar surat edaran yang dirilis selama penjabat gubernurnya adalah Bey Machmudin dari Jabar. "Jika ada hukuman untuk pergi berwisata di luar provinsi telah dengan tegas dilanggar dalam surat edaran milik Pak Bey, Pjs Gubernur sebelumnya saat insiden kecelakaan bis siswa SMK Depok di Ciater," katanya di Bandung, Jumat, 21 Februari 2025.
Dedi menyebut bahwa hukuman akan dijatuhkan kepada lembaga pendidikan lainnya yang masih memilih untuk meneruskan program kunjungan studi keluar Provinsi Jawa Barat. Komentar tersebut dikemukakannya usai insiden yang dialami oleh SMAN 6 Depok, akibat dari transgresi tersebut, pihak sekolah melakukan pencopotan jabatan dari kepala sekolah mereka.
Dia menjelaskan pemberian sanksi berupa pemberhentian atau penonaktifan kepala sekolah merupakan kewenangan Dinas Pendidikan.
6. Penghancuran Fantasi Hibisc di Puncak
Dedi Mulyadi memerintahkan penghancuran Hibisc Fantasy Puncak Bogor pada tanggal 6 Maret 2025. Penghancuran tersebut terjadi lantaran badan usaha milik daerah (BUMD) yang dimiliki oleh provinsi Jawa Barat telah menyalahi aturan dalam pengelolaan tanahnya. "Mulailah membongkar sejak hari ini walaupun hal itu merupakan BUMD. Tindakan ini memiliki dampak besar bagi lingkungan," ujar Dedi di unggahan Instagram pribadinya @dedimulyadi71 dan pantauan dilakukan pada Hari Kamis.
Dedi menyebut bahwa awalnya Hibisc Fantasy diberi ijin untuk mengurus lahan seluas 4.800 meter persegi. Akan tetapi, tempat wisata ini justru menyebar hingga ke luas 15 ribu meter persegi. Berdasarkan keterangan Dedi, pihak Hibisc Fantasy telah melanggar aturan. Ia juga menerangkan bahwa dirinya telah memberikan peringatan kepada perusahaan agar meruntuhkan bagian bangunan di atas tanah lebih dari batasan yang ditentukan.
Dedi menyebutkan bahwa alasannya untuk memproses BUMD adalah untuk memberi teladan pada semua pihak. Ia tak akan berpihak atau mendiskriminasi saat melaksanakan tugas tersebut. “Meskipun itu merupakan badan usaha yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabarda),” ujarnya.
Setelah terjadi banjir besar di Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor, pembongkaran pun dilaksanakan guna menangani kerusakan fasilitas publik, longsoran tanah, serta adanya korban jiwa.
Ricky Juliansyah, Ahmad Fikri, Dinda Shabrina, Hendrik Yaputra, Eka Yudha Saputra, serta Novali Panji Nugroho menyumbang untuk penulisan artikel ini
Tidak ada komentar