KUR Senilai Rp300 Triliun: Strategi Kemen-UMKM untuk Cipta Kerja dan Naikkan Pendapatan Rakyat

NOIS.CO.ID --.CO.ID, TRENGGALEK -- Kementerian dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Kemen-UMKM) menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp300 triliun pada 2025, sebagai bagian dari penguatan ekosistem pembiayaan usaha mikro nasional.

Riza Damanik, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, menyampaikan pada hari Senin bahwa dana tersebut ditargetkan untuk mencapai 2,4 juta debitur baru dan 1,1 juta lagi yang berasal dari program sebelumnya (lulus). Sebanyak 60% akan dialokasikan ke bisnis-bisnis yang produktif.

"Pinjaman ini ditujukan untuk mendukung perkembangan industri utama di tiap wilayah sehingga dapat membentuk lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pendapatan warga," ungkap Riza ketika mengikuti Acara Peningkatan Kepastian Hukum dan Proteksi UMKM Micro di GOR Gajah Putih, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, pada hari Senin.

Festival tersebut merupakan rangkaian kegiatan nasional yang digelar di 18 provinsi. Trenggalek menjadi lokasi kedua setelah Kalimantan Barat, dengan melibatkan lebih dari 1.200 pelaku usaha mikro yang ada di wilayah tersebut.

Menurut Riza, peserta festival memperoleh berbagai kemudahan layanan. Mulai dari sertifikasi halal, pengurusan PIRT, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, akses permodalan, asuransi mikro, hingga pendampingan hukum dan pendaftaran merek dagang.

"Dengan melalui acara ini, tujuannya adalah membuat para pebisnis UKM lebih terampil, Produktif, serta mampu meningkatkan jenjang bisnis mereka," katanya.

Sampai tanggal 2 Mei 2025, Riza menyatakan bahwa pencapaian KUR di seluruh negeri sudah mencapai angka Rp87,19 triliun yang setara dengan kira-kira 29,1% dari sasaran keseluruhan pada tahun tersebut.

Namun, Riza mengakui masih ada sejumlah kendala di lapangan, salah satunya terkait literasi keuangan yang rendah di kalangan pelaku usaha mikro, terutama terkait akses pembiayaan formal.

"Maka dari itu, kita bekerja sama dengan DPR, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten guna meningkatkan penyuluhan dan bimbingan sehingga para pengusaha mikro dapat menggunakan fasilitas KUR seefisien mungkin," jelasnya.

Saat itu, anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, memberikan sambutan yang positif terhadap penyelenggaraan acara tersebut. Menurutnya, kegiatan ini bisa menjadi jembatan antara keperluan para pemilik usaha mikro dan regulasi dari pemerintahan nasional.

Festivals tersebut memberikan kesempatan kepada Kemenkop untuk secara langsung mengenali tantangan di lapangan, seperti masalah akses pembiayaan, sertifikasi, serta perlindungan hukum,” ujarnya.

Dia mencatat bahwa walaupun Jawa Timur adalah kontributor utama dari usaha mikro di Indonesia, hanya sekitar 300 ribu pelaku bisnis yang berhasil mendapatkan pembiayaan KUR. Meski demikian, populasi provinsi tersebut melampaui angka 40 juta jiwa.

Novita memacu kementerian serta badan terkait untuk mengevaluasi secara komprehensif tentang penyaluran KUR, sekaligus meruntut anggapan yang salah bahwa dana tersebut hanya dapat dimanfaatkan oleh segmen penduduk tertentu.

"KUR perlu sungguh-sungguh bersifat inklusif dan menjangkau pemilik usaha skala kecil, bukan hanya mereka yang terlihat di permukaan," tegas anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut.

Berbagi :