Menperin Ungkap Rencana Cepatnya Peluncuran Subsidi Motor Listrik

JAKARTA, NOIS.CO.ID -- Menteri Perindustrian Republik Indonesia (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa proses diskusi tentang skema subsidi untuk membeli sepeda motor listrik yang menggunakan baterai di Tanah Air sudah mendekati tahap akhir.

Walaupun tidak memberikan detailnya, disebutkan bahwa kebijakan itu sedang dibahas untuk memperbaiki penyerapan adopsi kendaraan berkelanjutan sebagai sarana transportasi.

"Saat ini terdapat beberapa insentif yang belum diterapkan dan masih dibahas oleh pemerintah. Namun, menurut pendapatku, hal tersebut akan segera terealisasi," ungkapnya pada acara New Energy Vehicle Summit di Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Agus menyebutkan bahwa pemerintah bertujuan untuk mengakselerasi perkembangan industri dalam negeri kendaraan berenergi terbarukan (NET), sehingga dapat mendirikan jaringan pasokan yang lebih kuat. Saat ini, Indonesia sudah mempunyai tujuh perusahaan pembuat bus listrik, sembilan produsen mobil listrik, serta enam puluh tiga pengusaha sepeda motor listrik.

"Pertumbuhan sektor ini mengindikasikan bahwa pasar kendaraan listrik di Indonesia sedang meningkat," ungkapnya.

Sebelumnya, Kemenperin mengatakan bahwa subsidi untuk sepeda motor listrik pada tahun ini mungkin akan beragam.

Tidak lagi dalam bentuk potongan harga senilai Rp 7 juta untuk tiap unitnya, namun kini hadir sebagai insentif PPN DTP mirip dengan yang berlaku pada kendaraan listrik.

Sebagai ilustrasi, jumlah insentif PPN DTP bagi kendaraan listsrik yang memiliki TKDN setidaknya 40% adalah sebesar 10% dari harga penjualan.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengungkapkan bahwa program subsidi sepeda motor listrik yang baru ini akan membutuhkan proses diskusi mendalam sehingga tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

Akan tetapi, selama proses diskusi, muncul suatu masalah geopolitis yang sungguh penting yakni implementasi tarif perdagangan dengan Amerika Serikat (AS), setelah diberlakukan tarif balas dendam senilai 32 persen.

"Sebab terdapat proses mengenai kebijakan tariff milik Trump sehingga kami perlu menangguhkan hal tersebut untuk sementara waktu," jelasnya beberapa hari yang lalu.

"Tetapi hal tersebut akan terus berlanjut," kata Faisol.