Redaksi
JAKARTA, NOIS.CO.ID -- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pihaknya akan mengikuti upaya penyelesaian tuntutan para pekerja.
Diketahui terdapat enam poin utama sebagai tuntutan para pekerja yang diajukan dalam demonstrasi memperingati Hari Buruh Sedunia pada hari kamis tanggal 1 Mei 2025.
"Berkaitan dengan tuntutan, sebagian telah kami laksanakan. Namun jika terdapat dari keenam tuntutan tersebut yang belum dilakukan bersama-sama, tentu hal ini akan diproses lebih lanjut dan akan menjadi bahan pertimbangan," ungkap Prasetyo ketika hadir dalam peringatan Hari Buruh di Monas pada hari Kamis.
Prasetyo menyatakan bahwa pemerintah sudah melaksanakan permintaan para pekerja selama unjuk rasa pada Peringatan Hari Buruh Internasional, termasuk mengenai masalah pemecatan karyawan (PHK).
Saya rasa seperti ini, sebagian permintaan memang telah kita laksanakan, satu di antaranya berkaitan dengan penanganan pengurangan tenaga kerja," ujar Menteri Sekretaris Negara.
Prasetyo menggarisbawahi bahwa pemerintahan sedang dengan saksama mendiskusikan masa depan pekerja lembur.
Spokesperson for President Prabowo Subianto menyatakan bahwa pihak pemerintahan sedang melaksanakan pengecekan guna mengurangi dampak dari penghentian hubungan kerja.
"Selama beberapa pekan terakhir, kami telah bekerja ekstra keras untuk menyusun materi apa saja yang harus dimasukkan ke dalam proses penanganan pengurangan karyawan agar dapat mencakup semua aspek. Kami tidak ingin hanya fokus pada orang-orang yang sudah diberhentikan," jelas Prasetyo.
"Yang kami inginkan adalah merencanakannya dengan baik dari awal. Jadi, ketika membicarakan tuntutan tersebut, sebagian besar telah kami lakukan," katanya.
Puluhan pekerja dari berbagai daerah berkumpul di sekitar Monumen Nasional di Jakarta Pusat untuk mendesak pemerintah Jokowi-Wiranto mencabut sistem outsourceding.
Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, menyebut bahwa tuntutan tersebut merupakan salah satu dari keenam masalah yang diajukan selama unjuk rasa untuk memperingati Hari Buruh Internasional pada hari ini.
"Pertama-tama (pekerja mendesak) ialah menghapuskan outsourcing Kata Said saat memberikan pernyataan dalam jumpa pers di area Menteng, Jakarta Pusat, pada hari Rabu (30/4/2025).
Di samping itu, para pekerja menginginkan pemerintah untuk menetapkan tarif minimum yang adil serta mendirikan tim khusus untuk mengatasi masalah PHK.
Keempat, menurut Said, para pekerja menginginkan pemerintah merumuskan Revisi Undang-Undang (RUU) Tenaga Kerja.
Berbeda dengan Omnibus Law, harapannya adalah undang-undang tersebut dapat memberikan perlindungan bagi pekerja.
"Dan nomor enam adalah memberantas korupsu, lalu mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Penyitaan Aset," demikian kata Said Iqbal.
Presiden KSPI tersebut mengharpakan agar keenam tuntutannya yang diajukan ke pemerintah dapat dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rencananya, beliau akan hadir dalam acaraperingatan Hari Buruh.
Said mengatakan bahwa mereka tidak memiliki dasar untuk harapan tersebut secara sia-sia.
Sembilan puluh lima persen pekerja yang mengikuti perayaan Hari Buruh pada tahun 2025 menyokong keputusan pemerintahan Prabowo.
"Harapan terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja," jelas Said.
Perayaan Hari Buruh Internasional di Monas diperkirakan akan disertai oleh kira-kira 200.000 orang peserta demonstrasi.
Mereka datang dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), termasuk semua area lainnya yang ada di Indonesia.
Tidak ada komentar