Akhir 75 Tahun Kemenag Mengurusi Haji, Ditutup dengan Permintaan Maaf

JAKARTA, NOIS.CO.ID- Tahun ini menjadi puncak 75 tahun Kementerian Agama (Kemenag) memegang mandat sebagai pelaksana ibadah haji di Indonesia.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2024, penyelenggara ibadah haji akan berpindah dari Kemenag ke Badan Penyelenggara (BP) Haji yang akan bertugas mulai tahun 2026.

Dalam sambutan penutupan Operasional Ibadah Haji 2025, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan bahwa penyelenggaraan haji bukan hanya soal teknis, tetapi bentuk pengabdian.

Dalam jangka panjang selama 75 tahun, Kemenag berusaha memberikan pelayanan terbaik meskipun tak dapat dipungkiri, selalu muncul dinamika pada setiap tahun pelaksanaan ibadah haji.

Inovasi

Inovasi baru (5B) dan lima pengembangan atau progresivitas (5P) menjadi kunci keberhasilan haji 2025 yang diwarnai berbagai tantangan.

Lima inovasi baru (5B) yang dilakukan dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah penurunan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) dari BPIH 2024 sebesar Rp 93,4 juta menjadi rata-rata BPIH sebesar Rp 89,4 juta.

Inovasi ini juga mencakup pencegahan praktik monopoli dengan penerapan skema layanan haji yang melibatkan delapan perusahaan, pengumuman awal daftar jemaah haji khusus berhak lunas, pembayaran Denda melalui Adahi dan Baznas, serta keterlibatan tiga maskapai penerbangan (Garuda Indonesia, Saudi Arabia Airlines, dan Lion Air) dalam layanan penerbangan haji.

Sementara lima hal progresif (5H) yang dilakukan adalah peningkatan ekosistem ekonomi haji, salah satunya dengan peningkatan jumlah ekspor bumbu Nusantara sebesar 450 ton.

Kemudian, pengembangan skema murur, optimalisasi Kawal Haji sebagai sistem pelaporan cepat, Fast Track di tiga Embarkasi di Indonesia, dan pengembangan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).

Permintaan maaf

Ibadah haji, sebagai salah satu rukun Islam, memang penuh dengan tantangan yang harus dihadapi selama perjalanannya demi meraih pahala dan meningkatkan kualitas keimanan.

Nasaruddin mengakui bahwa ibadah haji tahun ini tidak luput dari permasalahan. Ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada jemaah atas ketidaknyamanan yang terjadi.

"Saya secara pribadi maupun sebagai Menteri Agama, selaku Amir Hajj juga memohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, terutama jemaah haji, mungkin ada pelayanan kami yang kurang baik," kata Nasaruddin di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2025).

"Dari lubuk hati kami yang sangat dalam, bersama kami mewakili teman-teman petugas, termasuk Amirul Hajj, memohon maaf," lanjutnya.

Dengan berakhirnya operasional ibadah haji 2025, Nasaruddin berharap penyelenggaraan haji tahun berikutnya semakin membaik.

Mulai tahun depan, mekanisme pelaksanaan ibadah haji akan sepenuhnya dipegang oleh Badan Penyelenggara (BP) Haji.

Menteri Agama yang juga sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal ini berharap BP Haji dapat menjadikan pelaksanaan ibadah haji lebih sempurna.

"Sekarang ini akan beralih kepada BPH, Badan Penyelenggara Haji, dan kita berdoa sekaligus membantu ya, bukan hanya mendoakan, tapi kita bantu bersama bagaimana pelaksanaan haji yang akan datang itu akan lebih sempurna," katanya.

Harapan di masa transisi

Saat ini, masa transisi pengalihan sedang berlangsung melalui perubahan UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Nasaruddin mengatakan bahwa kemungkinan ini adalah tahun terakhir Kemenag menjalankan tugas nasional penyelenggaraan ibadah haji.

Ada lima harapan yang disampaikan Nasaruddin. Pertama, percepatan penyusunan regulasi haji.

Menurutnya, perlu percepatan dalam penyelesaian regulasi haji di Indonesia. Sebab, penyelenggaraan haji juga terikat dengantimelineyang dibuat oleh Arab Saudi.

"Juli 2025 sudah harus ada transfer dana awal, lalu Agustus harus konfirmasi penggunaan lokasi tenda musim haji dan mulai kontrak layanan dasar, hotel, transportasi, dan maskapai," kata Menag.

Harapan kedua, percepatan proses transisi dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag ke Badan Penyelenggara Haji.

Kemudian, Nasaruddin juga berharap segera dimulainya transformasi layanan haji yang responsif dan adaptif di Arab Saudi.

"Harapan keempat adalah penguatan komitmen istitha'ah kesehatan. Karena pemerintah Arab Saudi tahun ini sangat peduli terhadap isu kesehatan jemaah," kata Menag.

Terakhir, Nasaruddin berharap BP Haji mewujudkan haji yang berdampak positif, baik secara spiritual, sosial, maupun ekonomi.

"Mari kita berdoa bersama, semoga di masa depan kualitas jemaah dan penyelenggaraan haji Indonesia semakin baik. BPH hadir secara khusus untuk mengurus haji. Semoga dapat menghasilkan layanan yang semakin baik," tutupnya.