Juni 2025: Semua SPPG Harus Bersertifikat! Inilah Cara BGN Meningkatkan Kualitas MBG

NOIS.CO.ID -- - Untuk memperbaiki mutu layanan pada Program Makanan Bernutrisi Gratis (MNG), Badan Nutrisi Nasional (BNN) sedang merancang skema sertifikasi untuk Unit Layanan Penyedia Gizi (ULPG). Menurut Ketua BNN, Dadan Hindayana, pernyataan tersebut disampaikannya saat Raker dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Rabu, 21 Mei 2025.

Mengacu pada pernyataan Dadan, sertifikasi ini bakal menangani segi kesegaran makanan, kesehatannya, serta keamanannya sesuai dengan prinsip-prinsip HACCP (Analisis Risiko dan Kontrol Kritis untuk Keamanan Pangan). Proses penyusunan sertifikasi itu nantinya akan dilakukan secara kolaboratif dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN), institusi resmi yang mempunyai wewenang di bidang akreditas nasional.

"Tentang sertifikasi, kita sedang merumuskan kerangka sertifikasi untuk SPPG bersama KAN. Proses sertifikasi ini mencakup kelayakan higienis dan sanitasi, serta sertifikasi HACCP," jelas Dadan saat itu dalam pertemuan tersebut.

Implementasi sertifikasi direncanakan dimulai pada bulan Juni atau Juli tahun 2025. Setelah itu, masing-masing SPPG akan melewati serangkaian penilaian komprehensif untuk menentukan tingkat sertifikasi dan akreditasinya. Klasifikasi akreditasi ini nantinya akan membagi SPPG ke dalam tiga kategori yaitu "unggul", "sangat baik", atau "baik".

Tahap ini adalah sebagian dari janji BGN untuk menjamin penyediaan nutrisi makanan berkualitas ke publik, terutama anak-anak dan golongan berisiko, sesuai dengan standar yang baik dan selamat.

Pada kesempatan tersebut pula, Dadan menyampaikan usulan untuk menambah dana kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sebab, BPOM memiliki fungsi krusial dalam pengawasan serta pemantauan terhadap operasional SPPG di seluruh wilayah Indonesia.

"Saati ini ada sebanyak 1.994 SPPG yang masih beroperasi. Akan tetapi, angka tersebut diperkirakan meningkat mencapai 30.000 di akhir tahun 2025. Hal ini tentunya akan memperbesar tanggungan pekerjaan BPOM pada bagian pengawasannya. Untuk alasan itulah, kami merekomendasikan penambahan alokasi dana untuk BPOM supaya mereka bisa melanjutkan dukungan penuh kepada program MBG," ungkapnya.

BGN menginginkan dukungan dari berbagai departemen dan institusi, termasuk Komisi IX DPR RI, untuk memperkokoh implementasi program-strategis tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan mutu nutrisi serta kesejahteraan penduduk di Indonesia. ***

Berbagi :