Proses Penghematan Selesai, Dana Kemenhub Justru Meningkat menjadi Rp 26,29 Triliun

NOIS.CO.ID -- - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melaporkan bahwa alokasi dana meningkat menjadi Rp 26,29 triliun, naik dari jumlah awal yang sebesar Rp 17,72 triliun. Penambahan anggaran tersebut berlangsung bersamaan dengan penyelesaian tahapan penghematan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa mereka akan menggunakan dana ekstra itu untuk memperkuat penyediaan layanan transportasi bersahabat dengan kantong dan mencapai semua area di tanah air.

Sebagian besar tambahan dana tersebut akan dialokasikan ke penyediaan subsidi. public service obligation "(CPNS), Aparatur Sipil Negara berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) serta pengangganan dana untuk tahun anggaran 2024," ujar Dudy saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, pada hari Kamis (8/5).

Dia menyebutkan bahwa Kemenhub sudah melalui beberapa kali perubahan dalam batas anggarannya untuk tahun 2025. Menurut surat dari Menteri Keuangan bernomor S867-MK.02-2024 dan ditandatangani pada tanggal 23 September 2024, jumlah dana awal yang dialokasikan kepada Kementerian Perhubungan semula adalah sebesar Rp 31,45 triliun dengan pemblokiran rutin senilai Rp 0,05 triliun.

Selanjutnya, di bulan Januari 2025, sesuai dengan surat dari Menteri Keuangan bernomor S37-MK.02-2025, departemen terkait menerima alokasi pemotongan anggaran senilai Rp17,87 triliun yang mengakibatkan bahwa jumlah efektif dalam Anggaran Kementerian Perhubungan menjadi sekitar Rp13,53 triliun.

Terakhir pada tanggal 16 April 2025, Kementerian Perhubungan menerima peluncuran anggaran untuk tahun anggaran 2024 senilai Rp 3,2 triliun. Dengan demikian, jumlah keseluruhan yang tersedia bagi Kementerian Perhubungan meningkat menjadi sebesar Rp 26,24 triliun.

"Detil dari pengeluaran anggaran untuk tahun fiskal 2024 mencakup SBSN senilai Rp3,15 triliun, BLU sebanyak Rp43,3 miliar, serta PHLN dengan jumlahRp6,59 miliar," jelasnya.

Pada pertemuan tersebut juga disampaikan hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Departemen Perhubungan untuk periode semester I tahun 2024, yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selain itu, dalam laporan keuangan tahun 2023 ditemukan sebanyak 32 catatan serta ada 71 saran perbaikan.

Menteri Perhubungan menyebutkan bahwa sekarang sudah ada 69% dari total 49 rekomendasi yang telah dieksekusi, dan kedepannya mereka berencana meningkatkan laju penanganan rekomendasinya itu. Untuk mendorong percepatan dalam merespons saran-saran Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia, Departemen Perhubungan melakukan beberapa tindakan seperti misalnya mengirim Nota Informasi tentang Akibat Peninjauan ke Unit Kerja Tersebut.

"Selanjutnya, melakukan pantauan di tempat berdasarkan saran yang diberikan, mengadakan diskusi dengan semua divisi dari tingkat eselon I di kantor pusat, dan juga bersinergi dengan pemangku kepentingan atau lembaga terkait," ungkap Menhub Dudy.