Usaha Indonesia Menuju Swasembada Pangan di Sumatera Barat

NOIS.CO.ID , JAKARTA - Sebagai bagian dari komitmen mendukung Pilar Ekonomi dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Nomor 8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, Indonesia memperluas wilayah program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ke Sumatera Barat guna memberikan pendampingan dan bantuan nyata kepada petani di wilayah Aie Angek Sumbar.

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumbar Syukriah HG, dan Ketua Himpunan Petani Randang Minangkabau (HIPERMI) Fibrianti Takarina.

Program ini merupakan kelanjutan dari inisiatif yang telah dimulai sejak 2024, dengan tujuan utama memperkuat kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia petani randang melalui kelompok tani yang dibina secara berkelanjutan.

Salah satu capaian penting dari program ini adalah terbentuknya Kampuang Bumbu Randang Indonesia Re di Aie Angek Sumbar, sebuah pusat pertanian berbasis komunitas yang menjadi simbol kolaborasi BUMN dengan masyarakat lokal.

Gerakan nyata ini dilakukan oleh Indonesia Raya dalam mendukung Asta Cita Pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat. Kegiatan ini menargetkan langsung petani di kawasan Aie Angek.

Agenda pada 17 Juni berfokus pada pemberdayaan ekonomi melalui program TJSL, sementara 18 Juni diisi dengan edukasi dan literasi asuransi bagi para petani dan UMKM lewat kolaborasi antar-BUMN melalui program Indonesia Re Mengajar 2025, dengan narasumber dari BNI, Pegadaian, ASABRI, TASPEN Life dan Asuransi ASEI.

Indonesia Raya bekerja sama dengan BUMN lain, DJPb Kemenkeu Satu, dan HIPERMI memberikan pendidikan kepada para petani tentang manfaat perlindungan usaha melalui berbagai materi edukatif, seperti pengelolaan risiko UMKM, syarat menjadi eksportir, proses perdagangan internasional, hingga klasifikasi barang dan kemasan ekspor.

Melalui Indonesia Rembang Mengajar, para peserta dibekali pemahaman seputar perlindungan usaha, risiko agribisnis, hingga mekanisme ekspor produk lokal.

"Kami ingin memastikan bahwa kehadiran Indonesia Re mampu memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Program ini tidak hanya memberdayakan petani, tetapi juga mendorong pertumbuhan UMKM lokal yang berpotensi masuk ke pasar ekspor," ujar Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan, SDM dan Corporate Secretary Indonesia Re Robbi Yanuar Walid.

“Kolaborasi dengan HIPERMI menunjukkan komitmen kami untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah, khususnya Sumatera Barat, melalui program TJSL yang berkelanjutan. Kami juga percaya bahwa peningkatan literasi dan edukasi tentang produk jasa keuangan, khususnya jasa produk non bank harus dilakukan seluas-luasnya, agar masyarakat semakin siap menghadapi risiko dalam usahanya,” sambung dia.

Di program ini, Indonesia Re menyelenggarakan beberapa kali pelatihan bagi petani yang mencakup berbagai materi seperti pembuatan pestisida organik, pembuatan pupuk berbahan dasar limbah rumah tangga, serta peningkatan produktivitas dan kualitas cabai dan bawang merah.

Selain pelatihan pada kegiatan ini, Indonesia Re juga memberikan bantuan berupa traktor untuk penggemburan tanah, serta pembangunan dan manajerial rumah produksi.

Semua program ini diselaraskan dengan KPI dan pendekatan pengukuran dampak melalui metode Social Return on Investment (SROI), dengan evaluasi dampak akan dilakukan pada tahun 2025.

Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia Re, sebagai BUMN di sektor reasuransi, tidak hanya berperan dalam sektor finansial, tetapi juga turut hadir memperkuat fondasi ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan sektor pertanian dan UMKM.

Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy juga menyampaikan penghargaannya atas inisiatif Indonesia Re dan HIPERMI dalam mendorong penguatan kapasitas petani lokal.

Dia menekankan pentingnya menjadikan setiap nagari sebagai pusat ekonomi berbasis keunggulan lokal.

“Saya ingin setiap nagari menjadi nagari yang memiliki karakter dan keunikan yang berbeda, yang dapat kita tawarkan hasil komoditasnya kepada masyarakat luas,” ujar Vasko.

"Kolaborasi antara pemerintah daerah, BUMN, dan komunitas petani merupakan langkah konkret dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal yang berdaya saing," tuturnya. (rhs/jpnn)