Dedi Mulyadi: Jangan Buru-Buru Terapkan Program Siswa Bermasalah ke Barak Militer, Usulkan Penyesuaian di Level Nasional

NOIS.CO.ID -- Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, menggarisbawahi bahwa program pendidikan bertemakan disiplin ala barak militer bagi siswa-siswa dengan masalah di daerahnya adalah sebuah langkah inovatif. Dia menyatakan pentingnya mencoba konsep tersebut lebih dulu sebelum dipromosikan menjadi aturan nasional. Menurut dia, metode baru ini tak sekadar tentang menjaga keteraturan, melainkan turut membantu dalam mendirikan dasar sikap disiplin pada generasi muda.

"Kini kita mendorong semua pihak untuk turut serta dalam hal ini. Kami berharap orang-orang yang bertanggung jawab atas pembinaan dan disiplin anak-anak Indonesia dapat hadir di tempat pengetahuan mereka dibagikan. Ini adalah pendekatan terbaik," ungkap Dedi Mulyadi ketika berkunjung ke Kantor Kemenkumham guna bertemu dengan Menko PMK Puan Maharani di Jakarta, hari Kamis tanggal 8 Mei.

Dia menyatakan bahwa mengevaluasi suatu program hanya dengan informasi dari pihak luar tidak akan menciptakan pandangan yang lengkap. Untuk alasan ini, dia mendorong para pakar dan stakeholders untuk secara langsung memeriksa prosedur pembelajaran dalam barak tentara tersebut.

"Sebab jika hanya mendasarkan pada penilaian dari kejauhan dan 'kata orang lain', hal tersebut takkan ada habisnya. Namun, lebih baik untuk datang sendiri," jelaskannya.

Bukan hanya itu saja, Dedi pun mengajak partisipasi aktif berbagai pakar, termasuk psikolog anak, ahli gizi, serta konselor pendidikan agar ikut terlibat dalam penyempurnaan metode pengajaran disiplin tersebut.

"Setelah meninjau, jika memiliki banyak profesional seperti penasihat konseling, psikolog untuk anak-anak, ahli gizi, dan sebagainya, ajaklah mereka ke lokasi latihan. Biarkan mereka menjadi bagian integral dalam penyempurna pendidikan yang kita jalankan," katanya.

Dedi menjelaskan bahwa program ini akan terus ditingkatkan melalui beberapa tahap, tanpa adanya batasan jumlah khusus. Akan tetapi, pastikan para siswa yang berpartisipasi telah mendapatkan izin dari orangtua mereka.

"Ya, kita tidak menetapkan target jumlah murid tertentu. Setiap kali seorang orangtua ingin menyekolahkan anak mereka kepada kami dengan metode pendidikan disiplin ini, permintaan tersebut akan dipenuhi. Kami siap untuk membuka gelombang pertama, gelombang kedua, dan juga gelombang ketiga," terangnya.

Dia menggarisbawahi bahwa semua siswa yang terdaftar dalam program tersebut melakukannya dengan persetujuan serta permohonan dari orangtua mereka, tidak karena paksaan.

"Dan keseluruhan urutan ini terdiri dari individu dewasa atau anak-anak yang dibawa oleh orangtuanya. Kami tidak menerima anak tanpa adanya izin orangtua," jelas Dedi.

Mengikuti saran dari Menteri HAM Natalius Pigai untuk menjadikan program tersebut sebagai kebijakan nasional, Dedi menyampaikan penghargaan sekaligus mengingatkan pentingnya tahapan uji coba.

"Ya, jika demikian, saya merasa sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih. Tentu saja, sebaiknya ini belum dijadikan sebagai program nasional. Harus ada uji coba untuk mengevaluasi keterampilannya terlebih dahulu, apakah berhasil atau tidak," tegasnya.

Di masa mendatang, Dedi juga menyatakan sudah merencanakan pengembangan program selanjutnya dengan menciptakan sekolah-sekolah spesialisasi setelah proses latihan barak.

"Setelah menyelesaikan pelatihan militer di kompleks tersebut, mereka akan melanjutkan pendidikan di sekolah spesial yang telah disediakan di masing-masing kabupaten atau kota. Sekolah tempaan bagi mereka mirip dengan lembaga untuk anak-anak bermampu," jelasnya.